NASIONAL

Cìvitas Akademik UII Serukan Indonesia Darurat Kenegarawanan

Yogyakarta, penapersatuan.com – Pada Hari Kamis (1/2) Universitas Islam Indonesia mengeluarkan Pernyataan Sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan:

“Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023,” demikian buka pesan Pernyatan Sikap yang ditandatangani Prof.Dr H Fathul Wahid, Rektor UII Yogyakarta.

“Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diberhentikan.

Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak, ” kata Rektor UII.

“Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.
Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi,” sebut Pernyatam Sikap UII.

“Menanggapi hal itu, civitas academica Universitas Islam Indonesia menyatakan:

Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.

Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.

Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa,” Pernyataan Sikap UII ditandatangani di Yogyakarta, 1 Februari 2024/20 Rajab 1445, Atas nama seluruh civitas academica UII,
Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D (Rektor UII).

Sikap Civitas Akademika UII Yogyakarta juga didasari atas keprihatinan atas Sikap Kenegarawan pemimpin bangsa.

“Pernyataan sikap ini lebih dipicu oleh sikap dan pernyataan Presiden boleh kampanye, boleh memihak dan kemudian diikuti oleh personifikasi Bansos yang bersumber dari APBN yang diatasnamakan Joko Widodo.
Dua hal yang dinilai akan mengganggu pemilu bisa berlangsung jurdil dan akan mempengaruhi perjalanan bangsa ke depan.

Bahwa tindakan ini akan dikaitkan dengan kontestasi pasangan capres dan cawapres tentu tidak akan bisa dihindari.
Namun sebagai civitas akademika, Pernyataan Sikap ini perlu dipandang sebagai upaya mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk kembali pada koridor kinstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi etika kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Kusfiardi, mantan Ketua Koalisi Anti Hutang Indonesia -Alunni FE UII Ygk.

(Aji Setiawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *