NASIONAL

Keunggulan Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama Pada Dimensi Ruhani dan Distingsi

Jakarta, penapersatuan.com – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat memberikan arahan dan membuka Rakernas LP Ma’arif di Jakarta, Senin (20/11/2023).

“Pendidikan bukan hanya masalah kognitif, mengasah kapasitas intelektual, ataupun transfer pengetahuan. Namun, lebih dari itu, pendidikan pada saat yang sama merupakan ikhtiar untuk membangun kapasitas rohani. “

Hal demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Tsaquf saat memberi arahan dan membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) pada Senin (20/11/2023).

“Oleh karena itu, saya juga ingin melihat di lingkungan LP Maarif NU ini dikembangkan model pendidikan yang secara integral memasukkan komponen pengembangan kapasitas rohani bagi anak-anak,” pesannya.

“Dan ini eksistensial sekali jangan sampai dilupakan karena ini eksistensial sekali,” lanjut Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, memaparkan bahwa lembaga ini dinamai LP Ma’arif NU dengan asal kata ‘arofa yang berarti mengenal. Nama lembaga ini juga mengarah pada ma’rifatullah. Karenanya, pengetahuan yang diajarkan kepada anak didik dari berbagai macam komponen pendidikan yang diberikan harus berhulu dan bermuara kepada ma’rifatullah.

“Saya tekankan dengan tandas supaya anak-anak yang dididik di NU ada bedanya dengan anak-anak yang dididik di lembaga lain,” tegasnya.

Sistem pendidikan ini juga akan menentukan wajah NU di masa depan. Suplai kader NU harus paling banyak datang dari lembaga pendidikan NU. Sebab, untuk mengelola dan memimpin kapasitas-kapasitas intelektual, keterampilan, manajemen politik itu tidak cukup dengan kapasitas intelektual saja, tapi harus dibekali dengan kapasitas rohani.

Menurutnya, mengelola lembaga pendidikan harus terkandung strategi yang valid dan efektif, karena akan memiliki dampak yang luas dan panjang. LP Ma’arif harus punya desain yang valid tentang sistem nasional itu sendiri. Desain dan rancang bangunnya harus saling valid, tidak asal-asalan, bisa dipertanggungjawabkan dan desain yang dibutuhkan sesuai dengan realitas, karakteristik, dan dinamika yang berkembang di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang ada di lingkungan NU.

“Ini memang pekerjaan yang tidak sederhana, diperlukan data, diperlukan analisis yang akurat dan diperlukan untuk membangun satu rekomendasi desain yang valid tersebut,” ujarnya.

JIka sudah punya desain yang dibutuhkan, kemudian adalah strategi untuk mewujudkannya karena ini tentu tidak bisa dilakukan seperti membalikkan tangan tidak bisa diselesaikan dalam semalam tapi memerlukan satu strategi yang mungkin berjangka panjang.

“Saya ingin melihat bahwa LP Ma’arif NU punya strategi seperti itu, yakni bagaimana membangun sistem pendidikan nasional Nahdlatul Ulama,” kata kiai kelahiran Rembang, Jawa Tengah 57 tahun yang lalu itu.

Ketum mengingatkan bahwa ada satu fenomena yang sekarang semakin kuat, yaitu masa depan datang menghampiri dengan cepat sekali. Masa depan itu menghampiri dengan akselerasi yang luar biasa.

“Oleh karena itu, kita harus membawa fenomena akselerasi perubahan ini ke dalam dunia pendidikan yang kita kelola,” tegas Ketum. “Karena tanggung jawab kita kepada anak didik adalah mempersiapkan mereka untuk menghadapi hidup nantinya,” tambahnya.

Penyelenggaraan pendidikan, tidak boleh stagnan dan hanya berhenti pada satu model atau pola saja. Namun, menurutnya, harus sungguh-sungguh mampu menyediakan pendidikan yang bisa mempersiapkan anak didik agar bisa menghadapi masa depan yang begitu cepat datangnya.

Pola ini jika diimplementasikan ke dalam model penyelenggaraan pendidikan di NU, maka tidak cukup hanya pemahaman kognitif atau intelektual terhadap dinamika percepatan perubahan itu juga, tetapi juga harus diimbangi dengan mentalitas sebagai pendidik. Sebab, nasib anak-anak didik dari generasi baru harus dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang lebih kokoh dan lebih kuat.

LP Ma’arif NU harus berbenah diri untuk menyambut kebutuhan-kebutuhan masa depan sehingga bisa berjalan seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, termasuk ke dalam birokrasi. 

“Sistem pendidikan nasional tulang punggungnya adalah birokrasi. Maka kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan diri juga harus masuk di dalam elemen yang fundamental dalam desain birokrasi atau desain atau sistem pendidikan yang kita bangun,” ungkapnya.

Nahdlatul Ulama bukan hanya organisasi yang sekadar menjalankan berbagai macam kegiatan seperti organisasi-organisasi lainnya. NU didirikan dengan mengemban nilai-nilai yang sangat fundamental atau mendasar.

Bahkan, nilai-nilai yang diemban NU itu yang paling mendasar adalah terkait dengan pendidikan, karena NU adalah organisasi ulama. Orang tidak bisa menjadi ulama kalau tidak dididik terlebih dahulu.

“Jadi, nilai-nilai ke-Nahdlatul Ulama-an itu pasti yang paling fundamental terkait dengan pendidikan,” tegas Gus Yahya, begitu ia akrab disapa.

Nilai-nilai pendidikan dalam NU itu, lanjutnya, adalah memandang pendidikan sebagai ikhtiar paripurna yang komprehensif, dengan kata lain pendidikan itu bukan hanya masalah kognitif. Juga bukan hanya soal mengasah kapasitas intelektual dari anak didik, bukan hanya sekadar transfer pengetahuan.

Tapi pendidikan itu, pada saat yang sama juga sekaligus merupakan ikhtiar untuk membangun kapasitas rohani dari anak didik. Menurut Gus Yahya, yang namanya mendidik itu tidak hanya mengajar, menyampaikan informasi-informasi tentang ilmu pengetahuan, tapi juga me-nyuwuk atau mendoakan anak didik supaya kapasitas rohaninya berkembang.

Dan justru di situlah, menurutnya, inti pendidikan di lingkungan NU soal kapasitas rohani, karena segala kapasitas yang lain itu sebetulnya berakar pada kapasitas rohani.

Oleh karena itu, Ketua Umum PBNU itu ingin melihat bahwa di lingkungan LP Ma’arif dikembangkan model pendidikan yang secara integral memasukkan komponen pengembangan kapasitas rohani bagi anak-anak didik, yang menurutnya eksistensial sekali, hingga berpesan untuk jangan sampai dilupakan. Ini sebabnya, lanjut Gus Yahya, lembaga ini dinamai Lembaga Pendidikan Ma’arif, tidak disebut dengan Lembaga Pendidikan Ma’alim, atau Tarbiah, misalnya, tetapi Ma’arif.

“Ma’arif itu dari asal kata ‘Arafa, yang berarti mengenal. Ma’arif itu jamak dari Ma’rifat. Dan penggunaan paling banyak dari kalimah Ma’rifat itu adalah untuk menyebut Ma’rifatullah, pengenalan kepada Sang Pencipta. Maka pengetahuan yang kita ajarkan kepada anak didik, berbagai macam komponen pendidikan yang kita berikan kepada anak didik kita ini, semuanya harus berhulu dan bermuara kepada Ma’rifatullah. Ini fundamental dan eksistensial,” urainya.

“Tidak ada gunanya Nahdlatul Ulama punya lembaga pendidikan kalau tidak dibawa ke arah Ma’rifatullah,” tegas Gus Yahya.

Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibien, Leteh, Rembang, Jawa Tengah, itu, kemudian mengungkap salah satu dasarnya, yaitu karena dalam Kitab Minhajul Abidin, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengutip satu riwayat yang konon berasal dari Nabi Nuh as yang pada waktu itu dalam suatu dialog dengan Allah SWT, menanyakan “Apa ilmu yang manfaat itu? Ilmu apakah, ilmu bagaimanakah yang dianggap sebagai ilmu yang manfaat?” Dan jawabannya adalah, bahwa “ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang memperkuat taqwallah, memperkuat takwa kepada Allah, memperdekat seorang murid kepada tujuan dari keberadaannya, yaitu Allah Swt.”

Maka, hemat Gus Yahya, Pendidikan untuk meningkatkan Rohani menuju ini harus dilembagakan di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Ma’arif.  

“Silakan dicari model yang cocok untuk itu. Mungkin bisa berbeda-beda, mulai dari Raudhatul Athfal, dari Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar, sampai Tsanawiyah dan SMP sederajat, Aliyah dan SLTA yang lainnya, bagaimana model pendidikan ruhani yang cocok,” imbaunya.

Dengan adanya pendidikan yang mengarah kepada peningkatan kapasitas rohani seperti paparan di atas, Gus Yahya ingin supaya ada bedanya anak-anak yang dididik oleh NU dengan yang dididik di tempat lain.

Selain itu, menurutnya, pendidikan ini juga akan menentukan bagaimana wajah NU di masa depan. Oleh karena, suplai-suplai kader NU harusnya paling banyak datang dari lingkungan lembaga-lembaga pendidikan NU.

“Dan untuk beraktivitas, apalagi mengelola, bahkan lebih-lebih lagi memimpin Nahdlatul Ulama ini, kapasitas-kapasitas profan, kapasitas intelektual, keterampilan manajemen, keterampilan politik, dan lain sebagainya, itu tidak cukup, harus disertai dengan kapasitas rohani yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Kalau tidak, saya kira Nahdlatul Ulama yang begini raksasa ini tidak akan bisa diurus dengan baik,” ucap Gus Yahya.

Sementara itu, Ketua LP Ma’arif NU Muhammad Ali Ramdhani dalam laporannya menyampaikan, Rakernas LP Maarif diselenggarakan dalam rangka mengevaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan, menerapkan program-program strategis yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan melakukan sebuah kolaborasi yang dituangkan ke dalam rekomendasi baik internal maupun eksternal.

LP Ma’arif NU, menurutnya, merupakan sebuah unit pengambil kebijakan yang mencoba menangkap dan merespon berbagai tuntutan masyarakat agar kehadirannya selaras dengan harapan-harapan masyarakat.

“Tentunya kita mencoba menangkap melalui permasalahan masyarakat yang perlu dijawab melalui khidmat kita di LP Ma’arif NU,” kata Ramdhani.

Di antara hal yang dibahas adalah persoalan aksesibilitas. Aksesibilitas bisa dipahami dalam berbagai perspektif tidak sekedar geografis tetapi juga masalah ketidakmampuan atau ketidakterjangkauan secara ekonomi sehingga mempengaruhi pendidikan anak didik.

“Untuk itu, LP Ma’arif NU membangun mekanisme sedemikian rupa agar dapat hadir di seluruh penjuru pelosok di Republik ini,” ujar Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat itu.

Sejalan dengan program pendidikan, LP Ma’arif NU meluncurkan program ‘Generasi Sehat Indonesia (Gesid)’ di tiga kabupaten di Jawa Timur. Peluncuran secara nasional digelar dengan cara hybrid dilakukan pada Selasa (23/11/2021).

Ketua Umum PP LP Ma’arif  NU, KH Zainal Arifin Junaidi mengatakan, program tersebut dilakukan karena umumnya satuan pendidikan formal di Indonesia belum memberikan perhatian yang baik pada persoalan gizi dan kesehatan remaja, terutama kesehatan reproduksi.

“Masih dijumpai banyak permasalahan terkait kedua problem ini pada peserta didik, baik terkait malnutrisi, kelebihan gizi, anemia, body image,life style, perilaku makan yang salah, kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan seksual, dan lainnya,” kata Kiai Arjuna, sapaan akrabnya.

Kiai Arjuna mengungkapkan edukasi tentang kesehatan dan gizi remaja secara tepat dan benar merupakan kebutuhan yang penting bagi remaja, untuk membangun SDM Indonesia di masa depan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Perhatian pada kesehatan  remaja, kata dia, sangat mendesak mengingat kelompok usia remaja usia 10-24 tahun merupakan penduduk dengan jumlah yang sangat signifikan, yaitu 61.484.630 jiwa atau setara dengan 25,63%.  

Berdasarkan Data Riskesdes Kementerian Kesehatan tahun 2013, lanjut Kiai Arjuna, menyatakan bahwa prevalensi anemia pada remaja cukup tinggi, mencapai 22,7 persen.

Sementara data Balitbangkes tahun 2015 menyebutkan rerata tingkat kecukupan energi dan protein remaja (72,3% dan 82,5%) paling rendah di antara kelompok usia lainnya, bahkan 52,5% remaja mengalami defisiensi energi berat (<70%) kebutuhan energi harian.

“Demikian pula data Balitbangkes tahun 2015 menyebutkan rata-rata tingkat kecukupan energi dan protein remaja (72,3% dan 82,5%) paling rendah di antara kelompok usia lainnya. Bahkan, 52,5% remaja mengalami defisiensi energi berat (<70%) kebutuhan energi harian,” ujarnya.

Pihaknya mengharapkan adanya gaya hidup sehat bagi remaja, murid-murid satuan pendidikan tingkat SMP/SMA dan MTs/MA di lingkungan LP Ma’arif NU. Pasalnya, masa remaja adalah masa lepas landas yang sangat besar perannya dalam menentukan kualitas masa dewasa dan kualitas generasi yang kelak dilahirkan.

“Meski remaja sangat penting dalam circle (lingkaran) mewujudkan generasi emas, namun masalah kesehatan remaja kadang kerap terabaikan,” tegasnya.  

Program Gesid juga bertujuan untuk mengampanyekan gizi dan kesehatan remaja di lingkungan yang lebih luas, khususnya di lingkungan lembaga LP Ma’arif NU. Untuk sementara program ini akan berlangsung di tiga kabupaten di Jawa Timur yakni Pasuruan, Probolinggo, dan Jember.

“Program ini diikuti 40 sekolah dari tiga kabupaten tersebut. Semoga program ini bisa terus berkembang dan menjangkau semua sekolah di lingkup LP Ma’arif di seluruh Indonesia, dan akan ada 400-an duta Gesid yang akan mengampanyekan terkait tiga modul yang ada dalam program ini,” ungkap Kiai Arjuna.   

Rakernas LP Maarif sendiri yang digelar 20-23 Nopember menghasilkan lima rekomendasi penting.

Rakernas LP Ma’arif NU tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi baik internal maupun eksternal. Ada lima rekomendasi Rakernas LP Ma’arif NU yang dihasilkan untuk eksternal, yakni sebagai berikut;

  1. Anggaran pendidikan yang berkeadilan Anggaran Pendidikan yang berkeadilan menurut LP Ma’arif NU harus memberikan rasa keadilan pendanaan pendidikan yang sama kepada sekolah dan madrasah baik melalui APBD kabupaten/ kota maupun APBD provinsi. LP Ma’arif NU menilai alokasi anggaran pendidikan 20 persen di daerah sama sekali belum menyentuh pendidikan madrasah. Oleh karena itu, LP Ma’arif NU memohon kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada pemberian pendanaan pendidikan yang setara, adil dan tidak diskriminatif terhadap lembaga pendidikan di luar sekolah, yaitu madrasah.
  2. peningkatan kualitas SDM pendidik/tenaga kependidikan dan siswa Untuk melahirkan luaran/alumni dan pendidik/tenaga pendidik LP Ma’arif NU yang kompeten, andal, dan professional; dan untuk keterserapan tenaga kerja yang terampil, kreatif dan inovatif, LP Ma’arif NU harus memanfaatkan beasiswa yang disediakan negara melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Beasiswa ini untuk mencetak sarjana, magister dan doktor dalam tubuh NU. Untuk kelanjutan studi siswa SMK Maarif NU, secara teknis bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi vokasi. 
    Sementara untuk siswa MA dan SMA, bisa berkompetisi melalui program BIB LPDP yang dikelola oleh Kementerian Agama dan SMK/SMA/MA yang terintegrasi dengan pesantren dapat dihubungkan dengan PBSB LPDP Kementerian Agama melalui Direktorat PD Pontren. Demikian juga beasiswa pendidik dan tenaga pendidik Maarif NU harus dihubungkan ke program LPDP baik BIB LPDP Kemenag, LPDP yang dikelola Kemendikbud dan Ristek maupun PBSB LPDP Dit PD Pontren Ditjen Pendis Kemenag. Selain itu, LP Ma’arif NU merespons program sekolah/madrasah sehat dengan dukungan pemerintah dan/atau CSR BUMN atau swasta nasional.  Pengurus LP Maarif NU PBNU meminta alokasi program Indonesia pintar.
  3.  Aspek kesejahteraan guru Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan syarat guru profesional. Namun, banyak guru satuan pendidikan LP Ma’arif NU belum bersertifikat guru profesional. Karenanya, LP Ma’arif NU mendorong dengan segera agar Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK dan Kemenag melalui Direktorat GTK, untuk memfasilitasi khusus sertifikasi guru LP Ma’arif NU. Di samping itu, LP Ma’arif NU juga merekomendasikan perlunya upaya pembentukan wadah penguatan ekonomi mikro bagi guru Maarif NU.
  4.  Guru mata pelajaran Aswaja setara dengan guru PAI Mata pelajaran Ashlussunnah walajamaah (Aswaja) An-Nahdliyyah masih belum menjadi salah satu mata pelajaran yang gurunya harus bersertifikat profesional. Karenanya, LP Ma’arif NU meminta kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, untuk memasukkan pelajaran Aswaja setara dengan mata pelajaran PAI atau mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan SKI, dan gurunya wajib bersertifikat sebagaimana keharusan sertifikasi pada mata pelajaran lain.
  5. Pendirian sekolah baru atau penegerian sekolah/madrasah swasta LP Ma’arif NU meminta kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan akses pendidikan yang murah, mudah dan berkualitas. LP Ma’arif NU menilai seharusnya pemerintah mendukung madrasah/sekolah swasta yang sudah ada dengan melengkapi sarana, prasarana, pendidik yang berkualitas dan atau pendidik yang sudah lulus P3K tetap mengajar pada sekolah/madrasah swasta yang selama ini menjadi tempat pengabdian.  Selain itu, untuk tetap eksisnya sekolah/madrasah swasta, LP Ma’arif NU mendorong pemerintah agar tidak mendirikan sekolah/madrasah baru ketika di sekitarnya ada atau dekat dengan sekolah/madrasah swasta. Hal ini termasuk untuk meningkatkan sekolah/madrasah swasta menjadi sekolah/madrasah yang unggul dan berkualitas menjadi sekolah/madrasah negeri (penegrian). Sementara bagi Madrasah/Sekolah Negeri harus ada pembatasan jumlah rombongan kelas.

Bersama LP Maarif akan lahir Generasi Sehat Indonesia yang Peduli dan Empati.

(Aji Setiawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *