Bergerak Cepat Kementan Agar Program Swasembada Terpenuhi
Jakarta, penapersatuan.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (25/10/2023), juga melantik Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk Republik Argentina merangkap Republik Paraguay, dan Republik Oriental Uruguay berkedudukan di Buenos Aires. Prosesi pelantikan ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 82/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 21 September 2023.
“Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada Sulaiman.
Usai prosesi pengucapan sumpah, dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan yang diikuti dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Jokowi, diikuti para tamu dan undangan, kepada para pejabat yang dilantik. Sebelum Sulaiman, Presiden terlebih dahulu telah melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Turut hadir dalam pelantikan ini, antara lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Hari ini Kamis (26/10) situasi memang panas. Kementan di bawah Arman Sulaiman bergerak cepat. KPK diminta tidak berkantor di Kuningan tapi segera merapat ke Kementan untuk mengawasi kinerja Program Pertanian.
Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.
Ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.
Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.
“Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan,” katanya.
Lebih lanjut, Amran memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.
“Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada,” imbuhnya.
Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.
“Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya,” jelasnya.
(Aji Setiawan)