BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi Makin Membaik
Jakarta, penapersatuan.com – Bank Indonesia (BI) optimis tren pertumbuhan ekonomi nasional terjaga hingga tahun depan. Optimisme ini diusung di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berlanjut.
Gubernur BI Perry Warjiyo memproyeksi, pada kuartal III-2023 produk domestik bruto (PDB) RI akan tumbuh di kisaran 5,15 persen. Dengan demikian, PDB sepanjang tahun ini diprediksi tumbuh di atas 5 persen.
Ia menyebutkan, sumber pertumbuhan ekonomi utamanya masih akan berasal dari konsumsi rumah tangga. Menurutnya, daya beli masyarakat semakin membaik, sehingga konsumsi bakal melanjutkan tren pertumbuhan.
“Para milenial kita semakin kaya, sehingga kenapa sektor-sektor yang mendorong perekonomian umumnya perdagangan, logistik, akomodasi, makanan minuman, dan sektor jasa,” ujar dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Sumber pertumbuhan ekonomi, kata Perry adalah konsumsi rumah tangga yang semakin membaik pasca pandemi covid-19.
“Para milenial kita semakin kaya sehingga sektor-sektor yang dorong pertumbuhan ekonomi adalah umumnya perdagangan, logistik, kemudian akomodasi, makanan minuman dan sektor jasa sektor jasa Indonesia itu sudah 45% dari pertumbuhan ekonomi kita sehingga ini jadi daya dorong ekonomi kita,” papar Perry.
Data yang mendukung optimisme Perry adalah ekspektasi penghasilan, penjualan eceran, ritel dan PMI manufaktur yang masih masuk dalam kategori ekspansif. Ini diharapkan bisa berlanjut sampai tahun depan.
“Tahun depan kita perkirakan ekonomi 4,7-5,5%,” pungkasnya.
Senada dengan optimisme Gubernur B, Menkeu menyebut APBN 2024 dorong traansformasi ekonomi, ciptakan Inklusivitas dan Sustainabilitas
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN berperan dalam merespon dinamika perekonomian, menjalankan agenda pembangunan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui berbagai kinerja perekonomian dan capaian pembangunan.
“APBN untuk tahun 2024 adalah untuk mendorong transformasi ekonomi, menciptakan inklusivitas, dan sustainability. Oleh karena itu, kita akan terus mendorong berbagai program struktural untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu dalam Raker Banggar DPR RI dengan agenda Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (29/08).
Menurut Menkeu, kebijakan fiskal dapat digunakan dalam mendorong inklusivitas dan mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan sustainabilitas. Hal tersebut sejalan dengan tujuan jangka menengah panjang untuk mencapai visi Indonesia maju di tahun 2045.
“Ini masih sangat konsisten dengan tujuan visi Indonesia maju 2045, di mana fokus terhadap human capital, infrastruktur, dan institution sebagai poros untuk memperbaiki produktivitas dan juga untuk meningkatkan nilai tambah tanpa mengorbankan sustainabilitas,” ujar Menkeu.
Menkeu menilai sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang paling penting karena SDM unggul dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Dalam periode 2015 hingga 2022, pemerintah telah mengeluarkan Rp3.492, 8 triliun untuk pendidikan dengan berbagai capaian output dari sisi jumlah sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi kasar tingkat pendidikan, baik dari pendidikan anak usia dini (PAUD), SMA sederajat, dan perguruan tinggi. Selain itu, sebanyak Rp1.149,9 triliun telah diberikan kepada sektor kesehatan sepanjang 2015 hingga 2022 yang digunakan untuk menambah jumlah rumah sakit umum, puskesmas, menangani Covid-19, dan menurunkan stunting.
“Setiap belanja untuk kesehatan dan pendidikan tidak bisa menghasilkan aset yang terlihat di neraca, tapi pengaruhnya terhadap aset intangible yaitu quality dari human capital itu luar biasa,” kata Menkeu.
Sementara, pemerintah juga memberikan perhatian kepada sektor perlindungan sosial dengan total Rp2.736,8 triliun pada 2015 hingga 2022. Anggaran perlinsos digunakan untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan.
“Perlindungan sosial kita akan diperluas sepanjang hayat, mulai dari PAUD hingga lansia. Dan kita lihat dengan berbagai intervensi, kemiskinan mulai bisa diturunkan kembali sesudah mengalami kenaikan akibat pandemi,” ujar Menkeu.
(Aji Setiawan)
