LAPORAN UTAMA

Menemukan Indonesia Di Tengah Peradaban Dunia

Penapersatuan.com – Ada tugas besar di mana sejak dua tahun terakhit ini Reindustrialisasi di Indonesia paska pandemi yang nyaris menyisakan sisa-sisa peradaban industri sendiri. Revolusi cerobong asap, telah menjadi kajian tersendiri di kalangan akademik untuk memandang ulang secara integrated dari industri Hulu sampai ke hilir. Memandang mulai dari proses awal (bahan baku), memperbaiki proses produksi (proces) sampai upaya peningkatan kualitas (quality), sampai paska hilirisasi produk (efisiensi pemasaran).

 Tidak hanya itu sebagai pemenuhan  industri berkelanjutan yang ramah lingkungan sebaiknya juga merecyling sendiri sampai daur ulang sampah (produc hijau dan ramah lingkungan (ISO 16.000-ISO 28.000) agar product industri bisa memenuhi pangsa pasar dunia.

Memang bila hanya standar SNI yang hanya di kisaran ISO 9000 – ISO 12.000 itu hanya sekedar untuk orientasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri saja.

Namun orientasi ekspor, komoditi unggulan yang ditata ulang  mulai dari industri makanan minuman (malming), fashion (muslim mode) serta craft (kerajinan) akan terjadi lompatan (quantum) pertumbuhan ekonomi 70% dari investasi industri. Ini harapan yang cukup menggembirakan, di saat pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 2,1 %0 serta di tanah air saat ini pada kisaran terakhir 2,8 % (3-4 %) saja.

Membuka ruang pangsa pasar dari konsumen muslim dunia, sesungguhnya bangsa Indonesia semestinya bangga dengan buatan bangsa sendiri (made in Indonesia). Melihat bonus demografi penduduk Indonesia saja yang sudah di atas 260 jutaan itu juga salah satu 3 besar konsumen dunia. 

Perjalanan regulasi labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia dengan begitu mendalam. Sehingga, pembaca bisa mengetahui bagaimana regulasi itu dibuat dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kualitas produk yang selama ini mereka konsumsi.

Membincang produk halal, bukanlah sekedar membahas teori dan landasan hukum halal-haram semata. Tidak hanya sekadar membincangkan unsur baik-buruk di dalam sebuah produk, tetapi juga membahas kekuatan dan kemandirian ekonomi umat. Dari, oleh, dan untuk umat.

Sehingga bahasan produk halal dan labelisasinya, menjadi kajian yang lengkap, mendekati persoalan halal sebagai nilai universal yang juga diakui oleh dunia dan dinamika perwujudannya secara politik di tanah air.

Sebagai nilai-nilai yang diakui secara universal, maka perwujudan dari value halal adalah terbentuknya manusia dengan sifat jujur dan berintegritas sebagai basis fundamental dari upaya membangun sumber daya manusia berkualitas agar dapat berkompetisi dalam persaingan global, tak terkecuali perdagangan global, sebuah keniscayaan dalam pergaulan internasional untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, penerapan jaminan produk halal di pasar global bukan saja akan terbaca pada kualitas produk tetapi juga kualitas sumber daya manusia di dalamnya dan kualitas pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam penelusuran jaminan produk halal. 

Mempersiapkan infrastruktur halal secara cepat, tepat, dan murah dalam kerangka menumbuhkan potensi ekonomi syariah saat ini, kesadaran masyarakat muslim terhadap penerapan gaya hidup halal (muslim life style) cukup tinggi.

Laporan State of Global Islamic Economy Report 2019/2020 menyebutkan bahwa Indonesia kini berada di peringkat 1 negara di dunia sebagai konsumen makanan halal, peringkat 2 dunia sebagai konsumen kosmetik halal, dan peringkat 4 dunia sebagai konsumen obat-obatan halal.

Ruang lingkup kebangkitan industri dan UMKM , potensinya bersumber dari pertanian , peternakan, perikanan, asuransi investasi halal, fashion halal serta kerajinan (craft), pariwisata halal. UU JPH dalam konteks omnibus law, peluang produk halal Indonesia, halal friendly tourism, dan dukunga dari perbankan syariah.

Belum lama ini, MUI sebagai lembaga yang berkompeten menggelar webminar khusus yang membahas tentang Labelisasi dan Sertifikasi Halal. “Kebutuhan halal dunia bukan saja menjadi tren baru bagi konsumen muslim dunia. Karena halal sudah menjadi prasyarat konsumen masyarakat dunia. Untuk itu perlu, identifikasi dan klasifikasi produk halal dan nonhalal menjadi salah satu tantangan sertifikasi halal yang nyata dialami oleh perusahaan jasa logistik PT Enseval Putra Megatrading, Tbk.

Hal ini disampaikan oleh Manager Logistik PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk, Danuri Utami, “Tantangan lainnya adalah belum banyaknya industri sejenis yang melakukan sertifikasi halal sehingga minim informasi. Kesiapan fasilitas dan sistem juga perlu diperhatikan agar proses sertifikasi halal berlangsung tepat dan cepat,” kata dia.

Meski begitu, Danuri merasakan lebih banyak benefit dan peluang setelah sertifikasi halal dilakukan. Pertama, perusahaan jadi memiliki nilai tambah. Kedua, memiliki peluang untuk menarik partner bisnis baru.

Ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya Muslim. Keempat, selangkah lebih maju dibanding competitor yang belum sertifikasi halal. Kelima, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang akan diberlakukan pada 2024

Dia menjelaskan kiat yang pertama, management support. Pihak manajemen perusahaan harus mendukung proses sertifikasi halal. Hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), penunjukan memadai sesuai dengan prasayarat SJPH.

Kedua, komitmen. Setelah sarana dan prasarana pendukung, perusahaan perlu membentuk tim beserta pembagian tugasnya. 

Ketiga, benchmarking. Perusahaan perlu melakukan benchmarking ke industri sejenis guna mencari percontohan yang tepat dalam implementasi SJPH. Tak lupa, perlusahan dapat berkonsultasi terkait seluruh persiapan sertifikasi halal ke Halal Partner LPPOM MUI agar setiap Langkah yang dilakukan tepat dan efisien.

Keempat, implementation. Perusahaan perlu membuat skema pilot project untuk menentukan rencana sertifikasi halal di seluruh lini. Setelah berhasil, upayakan sertifikasi halal ke seluruh bagian yang belum tersertifikasi halal.

Dia mengingatkan meski banyak tahapan dan proses yang perlu dilalui perusahaan, namun dengan terpenuhinya keempat aspek tersebut, proses sertifikasi halal yang awalnya terlihat rumit akan terselesaikan dengan baik.

Problem dunia UMKM dan Industri tentu punya prasyarat seperti termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sementara itu, pada UU Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari UU JPH, mendefinisikan produk sebagai barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

“Jelas disebutkan bahwa jasa termasuk dalam scope yang wajib sertifikasi halal,” kata Danuri.

Dia menyebutkan, poin penting lainnya juga tercantum dalam regulasi turunan JPH, yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Hal ini mencangkup masa penahapan atau tenggang waktu sertifikasi halal. Penahapan wajib sertifikasi halal yang terdekat pada 17 Oktober 2024 untuk produk makanan dan minuman.

Seluruh hal yang mencangkup proses produksi produk akhir makanan dan minuman juga termasuk dalam tenggat waktu ini. Beberapa hal tersebut, di antaranya bahan baku, bahan tambahan, serta bahan penolong untuk makanan dan minuman.

Selain itu, kata dia, jasa yang terkait dengan makanan minuman juga menjadi wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024.

Jasa yang dimaksud dalam hal ini meliputi jasa penyembelihan (rumah potong hewan/unggas), jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan (retailer), serta jasa penyajian (restoran/kafe/warung siap saji).

“Kalau dalam tenggat waktunya sertifikasi halal sebuah produk belum terpenuhi, maka akan ada sanksi dari pemerintah berupa teguran tertulis, denda, penarikan produk, atau larangan mengedarkan produk,” jelas Dr. Muslich.

Artinya, kebutuhan sertifikasi halal didorong kuat oleh regulasi yang berlaku di negara setempat. Bisnis harus memenuhi regulasi bila ingin berjalan dengan baik. Dorongan kuat lainnya untuk melakukan sertifikasi halal berasal dari konsumen.

“Bisa jadi tenggat waktunya belum jatuh tempo, tapi konsumennya yang meminta sertifikasi halal sebagai jaminan atas kehalaln produk. Ini yang menjadi dorongan. Tentu kebutuhan konsumen ini menjadi hal yang paling utama untuk dicarikan solusi oleh perusahaan,” ungkap Muslich

Sekadar informasi, program Santri Digital Preneur yang dicanangkan oleh Menparekraf, Dr.H. Sandiaga Uno merupakan suatu pelatihan untuk mencetak para santri menjadi tokoh pebisnis tanpa  keimanan dan ketakwaan.

“Di era digital sekarang ini, para generasi muda khususnya santri didorong untuk mengisi ruang publik dengan konten-konten islami dan konten positif. Aktivitas itu tentunya bisa membuka usaha dan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia, terutama di industri-industri berbasis halal, pariwisata halal dan ekonomi digital kreatif yang bernafas islami, “ kata H Sandiaga Uno.

(Aji Setiawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *