METROPOLITAN

Pj. Gubernur Heru Budi Hartono dianggap Mengabaikan Perda No. 4 Tahun 2015 atas Penetapan Anggota DKJ

Jakarta, penapersatuan.com – Penetapan anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2023-2026 menuai penolakan karena dinilai cacat hukum. Sebab, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dianggap mengabaikan Perda No. 4 Tahun 2015. Di mana, penetapan saat ini, berdasarkan Pergub 4 tahun 2020. Selain itu, ada beberapa anggota DKJ disinyalir bukan warga Jakarta, alias dari luar.

“Ada lembaga kemasyarakatan berbadan hukum yang menunggangi penetapan anggota DKJ. Hal ini bertentangan dengan perda 4 Tahun 2015 tentang kebudayaan Betawi,” terang Tahyudin Aditya, Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB).

Tahyudin menambahkan, banyak kejanggalan dalam penetapan anggota DKJ 2023-2026. Sehingga ia menyerukan kepada unsur masyarakat Betawi untuk menolak. Selain itu, dalam penetapannya tidak melibatkan unsur masyarakat Betawi.

Seperti diketahui, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas usul masyarakat kesenian. DKJ sendiri dibentuk pertama oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, dengan Surat Keputusan (SK) No. Ib.3/2/19/1968 tertanggal 7 Juni 1968 tentang Pembentukan Dewan Kesenian Jakarta.

DKJ bertugas sebagai mitra kerja Gubernur untuk merumuskan kebijakan serta merencanakan berbagai program guna mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian di wilayah Jakarta.

Tugas dan fungsi DKJ itu sendiri, papar Tahyudin, sebagai mitra kerja Gubernur DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan guna mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

“Jadi sangat ironis sekali jika penetapan anggota DKJ itu tidak melibatkan unsur masyarakat Betawi. Banyak masyarakat Betawi dari kalangan pegiat seni yang potensial yang harusnya dapat masuk dalam DKJ, kenapa malah memasukkan orang yang bukan warga Jakarta dalam hal ini, Betawi,” sesal Tahyudin.

Dalam mekanisme rekrutmen anggota DKJ, jelas Tahyudin, harusnya memperhatikan unsur masyarakat inti Jakarta yakni Betawi. Saya melihat mekanisme rekrutmen yang tertuang dalam Pergub No. 4 tahun 2020 sangat tidak berpihak pada pengembangan budaya Betawi.

“Sebaiknya masalah penetapan anggota DKJ ini harus segera dikaji ulang dan mengakomodir pelaku seni putra daerah agar tidak memperuncing masalah dan pengembangan seni budaya di DKI Jakarta bisa berjalan dengan maksimal,” pungkas Tahyudin dengan tegas.

(Fadiel)

One thought on “Pj. Gubernur Heru Budi Hartono dianggap Mengabaikan Perda No. 4 Tahun 2015 atas Penetapan Anggota DKJ

  • DJAJA AGUNG

    Waduh.. Bukan Ane masukin Anggota DKJ gmne si PJ pak Budi ✌️✍️🤩

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *