Dalam Penanggulangan Banjir, Kemendagri Melakukan Asistensi dan Supervisi Antara Pusat dan Daerah

Jakarta, penapersatuan.com – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi memberikan sambutan dalam Rapat Asistensi dan Supervisi Pusat dan Daerah dalam Rangka Integrasi Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dalam Dokumen Perencanaan, di Hotel Harris Suites Puri Mansion, Kamis (20/10/2022).

Teguh menyampaikan bahwa “Penanggulangan banjir dan longsor sebagaian dari bencana juga sehingga menjadi prioritas nasional yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 terdapat pada agenda pembangunan nasional keenam yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sehingga, diperlukan penguatan data informasi dan literasi bencana; penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana; penguatan rencana pengurangan risiko dengan rencana aksi; peningkatan sarana prasarana mitigasi; integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan; penguatan penanganan darurat; pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana; dan penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.

“Dalam mendukung ketahanan bencana tersebut dan sebagai langkah percepatan penanggulangan banjir dan longsor, pemerintah pusat dan daerah pada Kawasan Jabodetabekpunjur telah melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabekpunjur Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 Juni 2020 yang dilakukan oleh 6 Menteri, 3 Gubernur, 4 Bupati dan 5 Walikota,” ucap Teguh

Dalam kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi pada tahun 2022 ini pertanggal 17 Oktober 2022 telah direkapitulasi progres yang bersumber dari aplikasi SI AKSI, yaitu pertama, Kawasan Hulu memiliki total rencana kegiatan sejumlah 11 kegiatan, tetapi perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dikarenakan pada tahun ini belum terlaksana; kedua, Kawasan Tengah terdapat rencana kegiatan sejumlah 100 kegiatan yang terlaksana sejumlah 47 kegiatan atau 47%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.290.334.680.001; ketiga, Kawasan Hilir terdapat rencana kegiatan sejumlah 94 kegiatan yang terlaksana sejumlah 53 kegiatan atau 56,38%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.220.474.079.855; dan keempat, total rencana kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 sejumlah 205 kegiatan, tetapi yang terlaksana sejumlah 100 kegiatan atau 48,78% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.510.808.759.856.

“Berdasarkan hasil rekapitulasi progres rencana aksi ini telah dilakukan analisis konsistensi implementasi terhadap rencana aksi berdasarkan daerah pada tahun 2021 terdapat 9 daerah yang nilai konsistensinya berada di atas 50% dan tahun 2022 terdapat 5 daerah yang nilai konsistensinya berada di atas 50% maka, terdapat penurunan konsistensi pelaksanaan kegiatan dari tahun 2021 ke tahun 2022,” ujar Teguh

Peristiwa banjir dan longsor merupakan fenomena yang saling terkait antara aspek lingkungan, aspek sumber daya alam, dan aspek sosial budaya. Sehingga dalam komitmen bersama dan rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor di Kawasan Jabodetabekpunjur Tahun 2020-2024 merupakan wujud nyata aksi pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi banjir Jabodetabekpunjur yang penanganan dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif dan terpadu baik dari daerah hulu, daerah tengah maupun daerah hilir.

“Beberapa waktu lalu telah terjadi bencana banjir sehingga perlu menjadi perhatian kita semua, maka saya berharap dalam penangan banjir ini agar menjadi prioritas kita semua mulai dari perencanaan hingga ke penganggarannya. Salah satunya dengan perlunya penyelarasan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan rencana kegiatan tahun 2023 melalui pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor (SI AKSI) dalam proses pembaharuan data,” lanjut Teguh

“Maka, dalam hal ini diperlukan konsistensi dari pemerintah daerah untuk mengikuti apa yang telah direncanakan di rencana aksi. Demikianlah beberapa hal penting yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Marilah kita tuangkan seluruh ide dan gagasan terbaik agar dapat menghasilkan konsep dan solusi dalam penanganan banjir di masa mendatang.” Tutup Teguh.

Pertemuan ini dihadiri oleh Pemerintah Pusat yaitu, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, BNPB, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kab Cianjur, Kab Bogor, Kab Bekasi, Kab Tangerang, Kab Penajam Paser Utara, Kab Kutai Kartanegara, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Manado, Kota Bima, Kota Medan, Kota Gorontalo, Kota Bogor dan Kota Bekasi.

(Diel/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.