Pentingnya Menyudahi Polemik Masa Jabatan Presiden Sampai Tiga Periode

Oleh: Aji Setiawan

Purbalingga, penapersatuan.com – Wacana jabatan Presiden tiga periode kembali bergulir ditengah ruang publik. Istilah kembali dipakai mengingat saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden di periode kedua (2009-2014), isu jabatan Presiden tiga periode muncul. Sayangnya isu tersebut berhenti begitu saja tanpa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang relevan. Saat ini, isu tersebut kembali muncul, tepat saat Presiden Joko Widodo menjabat untuk yang kedua kali (2019-2024). Isu yang muncul berulang seperti ini, mungkin tidak perlu ditanggapi secara serius oleh publik. 

Menanggapi pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono yang mengatakan, tak ada peraturan yang melarang Jokowi untuk maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Namun, lebih kepada etika politik jika Presiden dua periode ingin menjadi Wakil Presiden di periode selanjutnya.

Fajar mengaku, dirinya tidak dalam kapasitas menyatakan boleh ataupun tidak boleh. Hanya saja bila melihat UUD 1945 Pasal 7 menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

“UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit. Saya tidak dalam konteks mengatakan boleh atau tidak boleh. Saya hanya menyampaikan, yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 itu soal Presiden atau Wakil Presiden menjabat 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 1 periode dalam jabatan yang sama,” kata Fajar dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Refly Harun berbeda pandangan dengan pernyataan Jubir MK, selain melanggar konstitusi, Refly Harun mengisahkan sejarah lahirnya pembatasan masa jabatan Presiden, yakni saat selepas turunnya Presiden Suharto.

Seandainya jadi Wakil Presiden pun, Refly tak setuju, karena jika Presiden mangkat, otomatis Wakil Presidennya akan menggantikan, dan itu artinya tidak ada bedanya menjadi tiga periode.

Hal senada dengan Prof. Refly Harun juga diperjelas oleh Dr. Mahmuzar Pakar Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. “Dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Konsisten saja dengan bunyi pasal di atas,” jelas Dr. Mahmuzar, M.Hum, menutup perbincangan. 

Terlebih Presiden Joko Widodo sebagai orang yang akan diusulkan menjabat tiga periode, secara tegas menolak usulan tersebut. Artinya untuk apa memerdebatkan isu yang tidak direstui oleh Presiden. Tapi dalam kenyataannya, isu tersebut bergulir cukup deras di ruang publik. Tidak heran jika kemudian terjadi perdebatan yang cukup pelik di ranah publik terutama di ranah media sosial. Pro dan kontra di masyarakat terjadi dengan begitu liar. Pertanyaannya adalah? Akankan isu tersebut berhenti begitu saja seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Biarkan publik yang menentukan dan biarkan waktu yang menjawab.

Isu jabatan Presiden tiga periode yang memberikan ruang perdebatan bagi publik mencerminkan bahwa isu tersebut mendapat perhatian publik. Namun sesungguhnya ada yang perlu dikritisi terhadap substansi isu jabatan Presiden tiga periode. Kritik yang perlu dilayangkan adalah terkait dengan ketidakkonsistenan dalam berkonsensus.

Menilik sejarah, jabatan Presiden tidak akan lepas dari amandemen konstitusi yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Salah satu materi dari amandemen UUD 1945 adalah terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden. Kita ketahui bersama bahwa sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945, masa jabatan presiden yaitu selama lima tahun dalam satu periode, tetapi dapat dipilih kembali tanpa adanya batasan. Setelah adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945, Pasal 7 konstitusi memberikan batasan terhadap masa jabatan Presiden yaitu selama lima tahun dalam satu periode dan dapat dipilih kembali satu kali saja. Histori ini telah jelas dan kita sepakati bahwa masa jabatan Presiden dari lima tahun dengan beberapa periode (tidak terbatas) menjadi lima tahun dengan dua periode merupakan upaya pembatasan terhadap masa jabatan Presiden.

Pembatasan Masa jabatan Presiden, pernah disampaikan oleh Prof. Harun Al Rasyid saat pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Univsrsitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1999.

Reduksi pembatasan masa jabatan tersebut memberikan kesan seolah terjadi maju mundur dalam kebijakan pembatasan kekuasaan. Hal ini menampakan terjadi adanya ketidakkonsistenan dalam berkonsensus. Ketidakkonsistenan dalam berkonsensus akhirnya juga patut untuk dipertanyakan. Untungnya masa jabatan Presiden tiga periode masih hanya bersifat isu atau wacana. Artinya ketidakkonsistenan disampaikan dalam rangka merespon isu tersebut. Namun jika isu tersebut berubah menjadi kenyataan dalam hal ini menjadi kebijakan yang legal, maka ketidakkonsistenan dalam berkonsensus memang terjadi khususnya dalam hal pembatasan masa jabatan Presiden. 

Jadi jelaslah lebih dari 2 periode masa jabatan Presiden mengkhianati konstitusi Republik Indonesia.

Tuntutan ini muncul akibat timbulnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden untuk Joko Widodo menjadi tiga periode. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ini digaungkan oleh banyak pejabat, termasuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Wacana ini menimbulkan kontroversi karena Indonesia telah memiliki aturan yang membatasi seseorang menjadi Presiden maksimal dua periode. Aturan batasan masa jabatan Presiden ini penting mengingat Presiden-presiden yang terlalu lama berkuasa biasanya akan berubah menjadi diktator, tiran, dan banyak merugikan rakyat.

Muammar Khadafi dari Libya, Robert Mugabe dari Zimbabwe, Omar Bongo dari Gabon dan Joseph Stalin dari Uni Soviet adalah contoh beberapa orang yang terlalu lama menjadi Presiden. Indonesia juga punya contohnya sendiri, yakni Suharto.

Stephen Kaufman pernah menulis di situs Young African Leaders Initiative (YALI) mengenai sederet manfaat atau kebaikan dari adanya batasan jangka waktu untuk jabatan Presiden. Ia juga memuji kebijaksanaan Nelson Mandela dari Afrika Selatan yang terkenal menepati janjinya untuk menjabat sebagai presiden hanya satu periode, meskipun ada dorongan sebagian publik untuk berubah pikiran.

“Sejarah telah menunjukkan bahwa batasan masa jabatan memperkuat institusi demokrasi dalam jangka panjang dan membantu memastikan transisi politik yang damai,” tulis Kaufan. Ia merinci manfaat dari adanya batasan periode untuk jabatan presiden adalah sebagai berikut:

1. Petahana jadi kurang mampu menggunakan lembaga negara untuk memanipulasi pemilihan atau mengikis kekuatan cabang saingan pemerintah dan musuh politik.

2. Para pemimpin merasakan lebih banyak tekanan untuk memberikan hasil dan meninggalkan kantor dengan warisan positif.

3. Individu mana pun, tidak peduli seberapa kuat dan populer, tidak dapat menjadi sangat diperlukan.

4. Transisi politik adalah peristiwa yang normal, teratur, dan dapat diprediksi, sehingga pihak-pihak yang bersaing memiliki sedikit insentif untuk mengacaukan sistem melalui kudeta atau cara lain.

5. Kebutuhan untuk mengubah kepemimpinan mendorong generasi pemimpin politik yang sedang naik daun, ide-ide segar, dan kemungkinan perubahan kebijakan.

Publik yang konsisten terhadap perlunya pembatasan masa jabatan presiden dua periode tentu harus bersikap agar isu masa jabatan presiden tiga periode tidak menjadi kenyataan. Perlu tindakan pengawalan konkrit agar isu masa jabatan presiden tiga periode tidak menjadi kenyataan. Salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah mengkampanyekan pembatasan presiden agar tetap dua periode seperti yang telah disepakati bersama dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kemudian perlu juga dikampanyekan bahwa pembatasan jabatan presiden (dua periode) untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Aji Setiawan, mantan Jurnalis Jogja Pos 1999 dan alKisah 2003-2007. Sekarang aktif menulis di media online

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.