Merasa Aturan Diobrak-abrik, Kader PPP Kota Bandung Tanggalkan Jaket Partai Di Depan Kantor DPP
PENAPERSATUAN – Permasalahan yang terjadi di internal partai berlambang Ka’bah tak kunjung henti. Permasalahan yang terjadi di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, kini sedikit melebar ke Kota Bandung. Hal tersebut terlihat dengan datangnya puluhan kader DPC PPP Kota Bandung yang tidak terima apa yang diputuskan oleh DPP PPP.
Kader PPP DPC Kota Bandung juga terlihat membentangkan spanduk, sebagai bentuk keprihatinannya terhadap kebijakan DPP yang dianggap menyakiti kader PPP di Kota Bandung.
Dalam aksi yang digelar di halaman kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jum’at, (13/5/2022) tersebut ada spanduk besar bertuliskan ‘Kembalikan Kedaulatan Konstitusi Kami, Jangan Kau Rampas atas Nama Kekuasaan’. Ada spanduk berisi tulisan, ‘Konstitusi Dilanggar, Kompromi politik Diabaikan. Sakarepmu!!!’, ada juga spanduk dengan tulisan ‘Mana 6 Prinsip Perjuangan PPP? Musyawarah-Mufakat, Bohong!!!’.
Sementara dalam orasinya, kader PPP Kota Bandung, Lia Nurlaela mengatakan dengan teriakan lantang, “Tujuan kami dari Bandung ke Kantor DPP PPP ini untuk meluruskan dan mencerahkan terkait hasil Musyawarah Cabang (Muscab) VIII PPP Kota Bandung yang diselenggarakan 5 November 2021,”
Lia juga mengatakan pada awak media, formatur hasil Musyawarah Cabang (Muscab) telah terbentuk dan selesai menyusun kepengurusan DPC PPP Kota Bandung 2021-2026.
“Namun yang terjadi, DPP PPP malah menganulir semua hasil rapat dan keputusan formatur. Hebatnya lagi, rekomendasi DPW PPP Jawa Barat tidak digubris dan diabaikan. Padahal, dalam AD/ART Partai sudah jelas dan tegas, bahwa hasil Muscab Kabupaten/Kota harus mendapatkan rekomendasi dari DPW,” jelas Lia yang juga masuk dalam formatur.
Seluruh tahapan Muscab, persyaratan seperti yang dituangkan dalam petunjuk teknis (juknis), sambung Lia, sudah terpenuhi dan dikirimkan ke DPP PPP. Namun, DPP PPP justru melanggar aturan dan konstitusi yang dibuat.
“Hasil formatur Muscab VIII Kota Bandung, menetapkan Yosep Saeful Akbar sebagai Ketua DPC PPP Kota Bandung dan direkomendasikan oleh DPW PPP Jawa Barat. Namun, SK yang keluar dari DPP PPP justru nama lain, yang bukan pengurus dan tidak pernah sedikitpun membesarkan PPP Kota Bandung,” tutur Lia.
Dari pantauan media, selain membentangkan spanduk dan berorasi, massa aksi DPC PPP Kota Bandung juga menanggalkan jaket partai, sebagai bentuk keprihatinan atas kesewenang-wenangan DPP PPP. Sekitar pukul 15.30 WIB, aksi orasi yang dilakukan kader DPC PPP Kota Bandung selesai.
Jajang Jakaria, sebagai juru bicara aksi saat ditemui awak media mengatakan, apa yang sudah dilakukan DPP PPP jelas pelanggaran. “Semua aturan diobrak-abrik. Kita dipaksa menerima, dibuat seolah-olah kita yang menyimpang. Kita akan tuntut terus, sampai DPP PPP mengerti konstitusi dan produk hukum yang dibuatnya,” ujar Jajang Jakaria.
Jajang juga menyatakan, selain DPC PPP Kota Bandung, kasus serupa juga terjadi di beberapa daerah, termasuk di DKI Jakarta. Persoalan yang terjadi di PPP DKI Jakarta, masih bergulir di pengadilan. “Saya akan buktikan, jika sampai ke PN, dipastikan DPP PPP kalah,” pungkas Jajang Jakaria penuh keyakinan.
(Red/Diel)
