Presiden RI Prioritaskan Kebutuhan Pokok Sambut Lebaran
PENAPERSATUAN – Melalui breaking news singkat, kembali Presiden RI tegaskan stop ekspor minyak goreng. “Dalam menyambut kebutuhan lebaran, untuk memenuhi pasukan dalam negeri,” demikian pesan singkat Pres Joko Widodo, Rabu malam (27/4/2022).
Kebijakan menyetop ekspor Minyak Goreng ini mendapat respon banyak pihak. Walau sudah seminggu berlaku, namun tetap saja ada eksportir nakal. Menyikapi kelangkaan minyak goreng di pasar, menurut Kusfiardi, karena lebih disebabkan oleh pengaturan perdagangan. “Ini akibat kebijakan ekspor tidak dikawal dan dikontrol secara ketat, termasuk tata kelola yang salah selama ini,” ujarnya.
Masih kata Kusfiardi, kalau ekspor CPO dilarang dan berdiri sendiri tidak akan efektif. Kalau kapasitas produksi CPO jadi produk turunan seperti minyak goreng tidak ditingkatkan, efeknya bisa negatif. “Mengingat tumpukan CPO jadi tidak terserap bisa menimbulkan kerugian lain yang dampaknya memperburuk keadaan,” kritik Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik, Co-Founder FINE Institute (Lembaga Kajian Fiskal dan Moneter).
“Idealnya target ekspor bukan CPO tapi produk turunannya. Nilai tambahnya lebih tinggi dibanding ekspor CPO. Dampak multiplayernya juga baik untuk penguatan ekonomi nasional. Mulai dari peningkatan penyerapan tenaga kerja dan diikuti dengan ketersediaan supply produk hasil olahan CPO,” lanjut mantan Ketua Koalisi Anti Utang Indonesia tersebut.
Dengan begitu, ekonomi kita bisa jd lebih membaik secara fundamental. Sekarang prioritasnya ada di pengaturan perdagangan. Kemudian memastikan kewajiban dipenuhi sesuai ketentuan. “Dalam jangka menengah disiapkan industri pengolah CPO jadi produk turunannya. Hasil produksinya bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kelebihan supply yang ada bisa diekspor dan itu memiliki nilai tambah lebih baik dibanding ekspor CPO,” saran Kusfiardi, alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rabu (27/4/2022).
Sementara itu Dr. H. Ahmad Baidowi, Sekretaris Fraksi PPP DPR menyambut baik kebijakan Presiden RI yang menyetop ekspor minyak goreng sejak seminggu yang lalu. Dengan begitu bila ada eksportir nakal, dirinya berharap, Kejagung dapat mengusut perkara korupsi itu secara tuntas lantaran telah berefek domino pada kelangkaan persediaan minyak goreng di masyarakat.
Dia mewanti-wanti penetapan tersangka terhadap empat orang di kasus tersebut bukanlah dalang kejahatan, melainkan hanya pelaksana. “Kami berharap persoalan ini diusut tuntas karena telah menyebabkan kegaduhan di sektor pangan yakni kelangkaan minyak goreng,” kata Awiek.
Awiek juga mengatakan, dalam pengusutan itu juga harus dapat mengungkap aktor intelektual dari kasus ini. Jangan sampai keempat tersangka tersebut yang hanya pelaksana. Dia kemudian mengungkit harga minyak goreng yang masih tinggi hingga kini. Dia menyebut kenyataan itu ironi terjadi di negeri penghasil sawit terbesar.
“Hingga hari ini harga minyak goreng masih tinggi di masyarakat. Hal ini sebuah ironi terjadi di salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia,” ujarnya.
Dirinya berharap, penegakan hukum terkait kasus kelangkaan minyak goreng yang dilakukan Kejagung dapat memberikan efek positif. Lantas, tak ada lagi oknum dan harga minyak goreng dapat normal seperti semula.
“Kami berharap penegakan hukum memberikan efek positif yakni tidak ada lagi yang bermain-main dengan minyak goreng sehingga harganya bisa turun lagi,” ujarnya.
(Red/Ast)
