Ketum DPP PPP Ketemu PP Muhammadiyah

PENAPERSATUAN – Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa temui Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir bahas seputar keislaman, kebangsaan dan kenegaraan. Suharso bertemu Ketum PP Muhammadiyah di gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (9/4/2022).

Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu menyatakan pertemuan kali ini sifatnya silaturahim.

“Kami tahu, kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat luar biasa. Paling tidak yang kami catat dari sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Suharso Monoarfa menyatakan ingin menimba ilmu serta bertukar pandangan bagaimana memajukan Indonesia ke depan tanpa mempersoalkan hal-hal yang kontroversial. “Saya senang sekali mendapatkan pencerahan,” ungkapnya.

Ditanya soal pemimpin Indonesia ke depan, dia menyatakan pertemuan ini sifatnya bertukar pikiran. “Kami hanya bertukar pikiran,” tambahnya.

Sedangkan Haedar Nashir menegaskan, dari pertemuan tersebut setidaknya diperoleh dua hal. Pertama, PPP maupun PP Muhammadiyah sepakat keislaman dan keindonesiaan merupakan satu kesatuan yang kohesif, bukan dua elemen yang terpisah dan saling bertentangan.

“Kami akan terus menggelorakan keislaman dan keindonesiaan yang orientasinya mempersatukan dan membangun. Kita juga berharap kepada warga masyarakat lain yang heterogen afiliasi politik dan agamanya, untuk juga menempatkan keislaman dan keindonesiaan itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Bukan ancaman bagi masa depan Indonesia,” kata Haedar.

Bahkan Haedar Nashir berharap PPP menjadi partai yang maju,  memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat sekaligus mampu membawa Indonesia menjadi NKRI yang bersatu, berdaulat dan berkemajuan.

Terkait pemerintahan, lanjut Haedar Nashir, Muhammadiyah dan pemerintah perlu memperkuat kerja sama terutama sistem kesehatan.

“Muhammadiyah bergerak di situ. Kita sudah bekerja sama dengan pemerintah. Indonesia masa depan harus punya sistem kesehatan yang kuat sampai basis infrastruktur kemasyarakatan serta mengembangkan ekonomi kerakyatan yang praksis yaitu betul-betul memberdardayakan, memajukan dan memperkuat akses masyarakat,” tandasnya.

(Aji S)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.