SK DPC PPP untuk DKI Jakarta Belum juga Turun, Mau Dibawa Kemana PPP

PENAPERSATUAN – Acara silaturahmi pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diinisiasi oleh pengurus PAC Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi PPP untuk terus semangat memperjuangkan PPP yang sempat anjlok pada pemilu 2019 silam.

M. Sanusi Flamboyan tampak akrab dengan Sekwil DPW PPP DKI Jakarta, Gus Najmi

Menurut M. Sanusi Flamboyan, selaku Ketua PAC Tanah Abang yang juga masuk dalam formatur Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Jakarta Pusat, silaturahmi yang dilakukan dengan mengundang Sekretaris Wilayah (Sekwil) PPP DKI Jakarta tersebut, sebagai salah satu langkah atau upaya para pengurus PPP yang sampai saat ini kosong kepemimpinan.

“Kita ketahui, selesai Muscab beberapa waktu lalu, kepengurusan DPC lama sudah resmi demisioner, sementara kepengurusan DPC yang baru sampai saat ini belum juga disahkah melalui SK. Itu artinya, saat ini untuk kepengurusan tingkat Kotamadya di DKI Jakarta tidak punya kepengurusan alias kosong,” papar Sanusi yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang OKK KNPI Jakarta Pusat tersebut.

Dirinya melanjutkan, acara silaturahmi yang mengundang Gus Najmi selaku Sekwil tersebut, diharapkan dapat memberikan keterangan atau penjelasan kepada kader juga pengurus PPP mengenai lambatnya penurunan SK. “Bagaimana pengurus bisa bekerja maksimal kalau kepengurusannya saja belum ditetapkan,” ujar Sanusi yang juga Ketua Yayasan Sahabat Jakarta itu.

Acara yang diadakan Minggu siang (20/2/2022) di kantor DPC PPP Jakarta Selatan, di bilangan Jagakarsa tersebut, dihadiri oleh hampir semua Ketua PAC yang ada di Jakarta Pusat juga Selatan dengan harapan yang sama, meminta kepada pengurus DPW agar SK DPC di DKI Jakarta bisa segera diterbitkan.

“Silaturahmi dan diskusi yang kita lakukan ini untuk konsolidasi pergerakan PPP dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 yang bisa dibilang cukup berat untuk PPP. Kita juga tidak memungkiri, ada beberapa DPC di wilayah lain yang akhirnya muncul konflik dari dampak telat dan tidak sesuainya kepengurusan dalam SK yang diterima pengurus DPC.”

“Bahkan, ada beberapa pengurus DPC yang akhirnya hengkang dari PPP dan masuk dalam partai lain, karena rasa kecewa atas putusan SK tersebut. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi di Jakarta,” sambung Sanusi.

Pengurus juga kader PPP Jakarta Pusat dan Selatan yang hadir dalam acara silaturahmi dengan Sekwil DPW PPP DKI Jakarta

Datangnya Sekwil dalam acara musyawarah DPC Pusat dan Selatan ini, sambung tokoh muda yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Forkabi Tanah Abang, dalam rangka  terus menjalin komunikasi, agar komunikasi tidak tersendat, konsolidasi bisa berjalan.

“Forum dialog ini juga kita harapkan dapat menjadi wadah untuk para kader PPP khususnya di wilayah Pusat juga Selatan untuk terus berjuang memenangkan PPP 2024 nanti,” terangnya.

Sementara Gus Najmi, selaku Sekwil PPP DKI Jakarta, mengucapkan terimakasih juga rasa syukurnya karena sudah diundang untuk berkumpul dan berdiskusi dengan para pengurus juga kader PPP dari Jakarta Pusat juga Jakarta Selatan.

“Dalam kesempatan ini saya juga sekaligus menginfokan pada semuanya kepada kader-kader, pengurus juga calon pengurus, pertanyaannya kurang lebih sama. SK itu bagaimana,” ungkap Gus Najmi.

Gus Najmi juga mengucapkan Alhamdulillah karena saat ini sudah ada pelaksana tugas (Plt) untuk Ketua Wilayah PPP DKI Jakarta, Habib Farhan Hasan Al Amry, sebagai mantan ketua formatur Muswil PPP DKI Jakarta yang ditunjuk langsung oleh DPP.

“Kita tidak tau apa pertimbangan DPP, tapi paling tidak, kita sebagai pengurus DPW terus mensupport, karena memang konsolidasi ini harus segera dilaksanakan,” imbuhnya.

Setahu dirinya, Plt Ketua DPW saat ini tidak ada keinginan untuk menjadi Ketua DPW secara definitif. Menurutnya, beliau hanya menghantarkan PPP DKI Jakarta untuk menuju proses pada tahap selanjutnya.

“DPW juga akan segera melaksanakan rapat terkait timeline kerja kita, karena kalau ditarik waktu, kalua Plt sudah ada, artinya prosesi kemarin hasil kerja formatur Muscab itu akan segera disahkan. hasil kerja abang-abang sekalian baik formatur atau yang tidak masuk formatur itu akan segera disahkan segera melalui SK,” sambung Gus Najmi menerangkan.

Gus Najmi tampak serius menjelaskan telatnya SK untuk DPC PPP di DKI Jakarta

Gus Najmi juga mengatakan, DPW akan mengundang Ketua serta Sekretaris Cabang ketika SK sudah terbit, untuk rapat bersama dengan pengurus harian DPW, guna menetapkan garis-garis konsolidasi selanjutnya.

“Saya berharap bisa juga diterima oleh para pengurus untuk Plt kita, serius untuk membenahi PPP di DKI Jakarta, serius melakukan kerja electoral dan konsolidasi,” bebernya.

Karena lanjut Gus Najmi, setelah SK turun kita harus mengejar ketertinggalan untuk segera mengadakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab). Untuk masalah Musancab, dirinya mengatakan akan memberikan wewenang kepada pengurus DPC untuk mencari kandidat yang bisa berjuang membesarkan PPP.

“Kalau saya bersikukuh ingin kandidat yang bakal duduk di PAC itu seorang figur yang memang dirinya dikenal oleh masyarakat, paling tidak ditokohkan di lingkungannya. Mudah-mudahan, mulai dari sekarang figur itu sudah mulai bisa ditelusuri,” harapnya.

Sebagai Sekretaris Wilayah, dirinya juga berharap jangan sampai ada konflik sekecil apapun. Karena ibarat Gus Najmi, kalau kita pakai sepatu ada kerikil kecil aja, itu tentu tidak membuat nyaman saat kita melangkah.

“Kita harus rapatkan barisan, tetap solid, kerja electoral harus dilaksanakan dalam rangka menyambut kembali masa kejayaan PPP di Jakarta,” ujar politisi muda PPP tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ismail HM selaku Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ka’bah (PC GPK) Jakarta Selatan, yang kebetulan hadir dalam acara silaturahmi tersebut sedikit menyayangkan.

Karena menurutnya, sampai hari ini sudah sepekan dari hasil pertemuan silaturahmi dengan Sekretaris Wilayah, kejelasan masalah SK juga belum ada titik terangnya.

Dirinya berharap pertemuan yang dilakukan minggu lalu itu bisa menjadi acuan pengurus DPW untuk meminta DPP agar segera diturunkan SK DPC. Karena legalitas itu perlu untuk para pengurus DPC, dalam rangka membuat program dan menjalankan mesin partai.

“Tidak bisa terus dibiarkan seperti ini, mau dibawa kemana sebenarnya PPP DKI Jakarta oleh DPP?,” sesal Ismail, saat ditemui di kediamannya beberapa waktu lalu.

(Red/Sobari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.