Dr. Mahmuzar: Sistem Presidensial Perlu Diperkuat

PENAPERSATUAN – Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya bertemu untuk membahas terkait kerja sama di Pemilu 2024.

Pertemuan itu berlangsung pada Kamis (20/1/2022) sore. Sekjen PBB Afriansyah Noor, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pertemuan ini sebagai kelanjutan dari pertemuan dengan pimpinan DPP PAN dua hari sebelumnya.

Yuseil saat bertemu degan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa

Dalam kesempatan itu, menurut Afriansyah, Yusril sempat menyampaikan keprihatinannya terhadap keberadaan partai-partai berbasis Islam modernis yang suaranya kian menurun dari pemilu ke pemilu. Dia menyebut ajakan kerja sama dengan PAN dan PPP pun mendapat sambutan yang positif.

“Sehingga PAN, PPP, dan PBB dapat mendorong terbentuknya kerjasama yang erat. Bahkan, jika mungkin, ketiga partai dapat membentuk sebuah koalisi ketika mendaftar sebagai peserta pemilu,” katanya seperti dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Yusril sempat mengutarakan pendapatnya bahwa peserta pemilu, menurut UU Pemilu, adalah parpol yang telah yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU. Dengan demikian, dalam Pilpres, Paslon dapat diusung oleh partai atau gabungan partai dan dalam Pileg, peserta Pileg seharusnya juga bisa satu parpol atau gabungan parpol yang secara bersama-sama mendaftar sebagai peserta pemilu.

Tak hanya itu, Yusril menyebut kondisi itu tidak memerlukan perubahan UU Pemilu. Jika MK memberi tafsir bahwa peserta Pileg adalah parpol atau gabungan parpol, persoalan selesai.

Selanjutnya, tinggal KPU yang membuat aturan teknis bagaimana tata cara gabungan parpol ikut pileg dengan satu nomor urut. Kalau ini terjadi, dia berpendapat hal itu sama sekali tidak akan mengganggu jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Nanti otomatis akan terbentuk sebuah fraksi koalisi. Fraksi koalisi ini bisa menjadi cikal bakal kerja sama yang lebih erat antara partai-partai bersangkutan, bahkan bisa membuka peluang suatu ketika di masa depan, terjadinya penggabungan partai-partai jika hal itu dianggap bermanfaat,” ucap Yusril.

“Selama ini, MK toh selalu bicara penyederhanaan parpol di tanah air dalam rangka membangun demokrasi yang sehat. MK juga selalu bicara penguatan sistem pemerintahan Presidensial dengan jumlah partai yang sederhana,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP Suharso menyambut baik gagasan kerja sama antara PAN, PBB dan PBB. Bahkan, menurut Suharso, ini tidak menutup kemungkinan partai lain yang berminat untuk bekerja sama.

Suharso akan membahas lebih lanjut gagasan itu dengan para petinggi PPP yang lain. Tentang kajian hukum mengenai kerjasama ini, Suharso akan menunjuk Arsul Sani yang juga seorang ahli hukum untuk mendalaminya bersama Yusril.

Sementara itu menurut Dr. Mahmuzar, persoalan krusial adalah bagaimana memperkuat sistem Presidensial, “UUD 1945 lama menganut prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga implementasinya dalam ketatanegaraan Indonesia terjadi kerancuan.”

Karena, menurut pakar ilmu Administrasi Negara ini, ada relasi politik hukum yang mempengaruhi kebijakan hukum, “Pada kurun waktu tertentu diterapkan sistem pemerintahan presidensial dan pada waktu yang lain diterapkan sistem pemerintahan parlementer.

Kadang, lanjut Mahmuzar, gabungan antara keduanya. Dualisme sistem pemerintahan pada UUD 1945 lama tersebut berpengaruh pada pertumbuhan masyarakat, khususnya di kalangan ahli hukum tata negara dan ahli ilmu politik.

Ada yang berpendapat, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 lama adalah sistem pemerintahan presidensial, namun ada pula yang mengatakan sistem campuran, semi parlementer dan sistem MPR.

“Perbedaan pendapat tersebut merambah ke kalangan penyelenggara Negara sehingga memberi peluang terjadinya konflik antar Lembaga Negara. Itulah sebabnya UUD 1945 diamandemen,” ungkap Mahmuzar.

Agar tidak terjadi amandemen berulang kali akibat politik hukum di Indonesia, Dr Mahmuzar menyarankan sistem Presidensial perlu diperkuat.

(Red/Aji)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.