Menakar PTUN dan SOMASI dalam Konflik FORKABI Menuju Harakiri Massal
PENAPERSATUAN – Mencermati dinamika kekinian yang terjadi dalam tubuh Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), yang mengarah pada pendaftaran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dilayangkannya somasi ke FORKABI pimpinan GOPUR Satu Komando oleh FORKABI NARI Tegak Lurus, adalah langkah di luar kelaziman dan berlebihan dalam bertindak.
Tindakan dan keputusannya selama ini tidak selaras dengan visi misi dan cita-cita organisasi dengan memaksakan organisasi mengikuti visinya. Sehingga gagal menyelaraskan cita-citanya dengan visi organisasi yang telah disepakati bersama. Dengan menutup ruang komunikasi dalam tubuh FORKABI dan bertindak semaunya adalah bentuk pengkhianatan terhadap organisasi.
Kegagalan komunikasi internal organisasi sudah ditutup dan lebih memilih melenggang ke meja hijau dengan menunjuk kuasa hukum dari eksternal tubuh organisasi.
Kita ketahui bersama, FORKABI NARI Tegak Lurus memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah diketahui eksistensinya dan diketahui oleh para tokoh Betawi. Tetapi, dengan tampilnya paralegal yang tidak dikenal dikalangan para pihak yang berkonflik tanpa mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya, serasa semakin ambyar. Karena, mereka (paralegal) tidak memiliki ruh dan nilai dasar yang dimiliki oleh anggota FORKABI. Mereka bekerja sesuai kinerja yang diperintahkan dan kejar target, dengan mengenyampingkan nilai-nilai luhur yang telah disepakati dalam tubuh FORKABI.
Dengan ditampilkannya paralegal dari pihak eksternal oleh FORKABI NARI Tegak Lurus, itu sama saja tidak mengakui eksistensi LBH FORKABI yang sudah ada yang notabene beranggotakan orang-orang Betawi.
Dan ini jelas, sudah tidak ada niat untuk berdamai. Adagium politik Rebut, Pertahankan dan Hancurkan sudah menjadi pilihan FORKABI NARI Tegak Lurus untuk menghancurkan serta membumihanguskan FORKABI yang ia nahkodai. FORKABI NARI Tegak Lurus ingin menenggelamkan diri bersama loyalisnya dan lebih memilih berkonflik dengan saudaranya.
Pasca pelantikan di Menara 165 yang dibarengi dengan terbitnya SK DEPKUMHAM, sesungguhnya mereka menyadari bahwa kekalahan telah menyelimutinya. Ditambah lagi dengan wafatnya Sekretaris Jenderal FORKABI NARI Tegak Lurus menambah oleng pergerakannya. Kalaupun hari ini FORKABI NARI Tegak Lurus masih bersemangat melakukan upaya PTUN dan SOMASI, sesungguhnya adalah kamuflase belaka agar pendukung loyalisnya tidak balik kanan ke FORKABI pimpinan GOPUR Satu Komando. FORKABI NARI Tegak Lurus sedang mengatur napas untuk HARAKIRI MASSAL, tidak mau mati sendiri. Mereka berprinsip FORKABI adalah AKU, tanpa AKU FORKABI TIDAK ADA, maka FORKABI HARUS HANCUR BERSAMAKU kepuasan mereka adalah KEMATIAN BERSAMA.
Arogansi dan kesombongannya yang mengakibatkan perpecahan dalam tubuh FORKABI terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut :
1. Menonaktifkan (PAW) orang-orang yang kritis sebelum MUBES.
2. Menutup ruang klarifikasi/tabayun/silaturrrahmi sehingga tidak ada ruang untuk komunikasi.
3. Berusaha mempengaruhi beberapa orang yang tergabung dalam FORKABI pimpinan GOPUR Satu Komando.
4. Mengajukan PTUN, menggugat hasil keputusan DEPKUMHAM dengan kuasa hukum paralegal non LBH FORKABI.
5.Mensomasi pengurus FORKABI pimpinan GOPUR Satu Komando. Somasi yang dilakukan adalah pepesan kosong tujuannya adalah membangun kepercayaan kepada loyalis agar mau dicocor hidungnya.
6. Menutup semua pintu diplomasi dan komunikasi.
7. Membangun narasi ke loyalisnya bahwa SKT DEPDAGRI adalah final dan memiliki kekuatan hukum. Padahal, FORKABI adalah organisasi PERKUMPULAN yang wajib dinotariskan dan didaftarkan ke DEPKUMHAM.*
Penulis: Drs. H. Tahyudin Adityas
