Sudah Saatnya Generasi Milenial Melek Politik

PENAPERSATUAN – Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) mengadakan pembukaan Mukernas II dan Webinar, Kamis (10/12/2020) di lantai III kantor DPP PPP. Acara yang mengambil tema Menakar Kualitas Demokrasi Ditinjau dari Revisi Undang-undang Pemilu, menurut Hilman Ismail Metareum, SE, GMPI sebagai kader politik sekaligus kader intelektual muda sudah seyogyanya memperhatikan persoalan persoalan yang merupakan suatu aturan main bagi proses demokratisasi di Indonesia.

“Sebagai kader muda partai politik, GMPI harus melek politik, karena arahan dari Plt. Ketua Umum Pak Suharso Monoarfa, bahwa organisasi sayap atau badan otonom (Banom) PPP yang salah satunya adalah GMPI, harus melakukan kerja kerja electoral, bagaimana menyusun strategi dimasa-masa yang akan datang secara taktis, strategis dan masif,” ucap Hilman.

Oleh karena itu, tambah Hilman, sebagai kader muda yang tergabung dalam GMPI, harus faham betul Undang-undang nomor 7 tahun 2017 bagaimana rulle of the game nya, bagaimana kita akan berkompetisi di situ. GMPI sebagai badan otonom di PPP tentunya adalah insan politisi, dan insan aktivis muda yang punya kemampuan intelektualitas apalagi GMPI sebagai center of excellence dari PPP kader intelektual punya cluster tersendiri dengan gaya GMPI.

Dimana irisan-irisan GMPI punya cakupan yang luas nertworknya, karena banyak kader kader GMPI yang sekarang sudah duduk di Parlemen, karena pilihan partai politiknya berbeda akhirnya dia meniti karir di partai politik yang lain, sebagai pilar demokrasi. “Tetapi hal tersebut tidak menjadikan sekat diantara kita sesama kader GMPI, hal itu kita manfaatkan betul jadi sebuah nertworking silaturahmi dengan kerja-kerja intelektualitas, bagaimana mengkaji sebuah persoalan dimana aturan-aturan main dalam sebuah sistem demokratisasi di Indonesia,” beber Hilman.

Ditanya bagaimana dengan sistem demokrasi yang ada saat ini di Indonesia, Hilman mengatakan, Indonesia ini sebagai negara yang sedang berkembang, kalau diukur dengan negara negara maju, jelas masih jauh panggang dari api tentang proses proses demokrasinya. Tapi negara negara yang sudah maju pun tidak luput dari kelemahan-kelemahannya.

“Intinya aturan main itu, adalah aturan yang ditulis dan dibuat oleh manusia, setiap manusia pasti ada kesalahan. Tetapi untuk menggapai cita-cita bahwa manusia yang hidup dinegara tertentu punya aturan tertentu itu tidak bisa dinafikkan. Tidak dinafikkan juga kita punya sejarah panjang pada proses demokrasi dimana dulu kita punya banyak partai politik, lalu kemudian difusikannya partai-partai menjadi tiga partai politik lalu kemudian setelah reformasi kembali dipecah lagi, ini adalah sebuah perjalanan. Nah perjalanan ini bagi sebuah bangsa adalah keniscayaan, jadi tidak bisa dipisahkan antara hukum dengan politik dan politik dengan hukum,” jelas Hilman.

Alhamdulillah, ucap Hilman, di webinar ini juga ada Pak Asrul Sani, selaku Sekjen DPP PPP yang konsen juga serius melihat undang-undang pemilu ini apalagi beliau adalah orang hukum. “Memang menjadi perhatian khusus tentang proses demokrasi ini, tandanya GMPI sudah melakukan hal ini dari awal ketika disandingkan dengan Banom yang lain. GMPI sudah memulai dengan selangkah lebih maju didepan untuk menelaah juga menakar kualitas demokrasi ditinjau dari undang-undang ini.”

Dirinya merasa penting dilakukan rangkaian-rangkaian diskusi, webinar, pertemuan, seperti.yang dilakukan sekarang ini, sambil menunjukkan daya intelektual kader GMPI. “GMPI mempunyai peranan penting untuk memberikan masukan-masukan kepada PPP yang akan melakukan Mukhtamar IX di Makasar nanti. Masukan-masukan yang sudah didengar langsung oleh Pak Sekjen, insya Allah bisa menjadi kajian bersama di Mukhtamar, agar PPP dapat kembali besar dan dapat mengulang kembali kejayaannya dan GMPI siap mencetak kader-kader muda potensialnya untuk PPP,” pungkas Hilman.

(Fadiel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.